PRODUSEN BATIK PADA MASA KEMERDEKAAN | Kayamara Konveksi | 085647595948 Seragam, Kaos, Tas, Masker, APD
0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

PRODUSEN BATIK PADA MASA KEMERDEKAAN

Peristiwa apa yang menyebabkan situasi politik di Indonesia yang kaya akan produsen batik tidak menentu? Situasi politik tersebut diantaranya adalah adanya persetujuan KMB yang mengharuskan Indonesia yang kaya akan produsen batik berubah menjadi RIS meskipun RIS yang dianut bangsa Indonesia yang kaya akan produsen batik tidak bertahan lam KAIN BATIK DANAR HADI KAIN BATIK DANAR HADI ONLINE Hal ini disebabkan situasi politik di Indonesia yang kaya akan produsen batik tidak stabil pasca kemerdekaan. Peristiwa apa yang menyebabkan situasi politik di Indonesia yang kaya akan produsen batik tidak menentu? Situasi politik tersebut diantaranya adalah adanya persetujuan KMB yang mengharuskan Indonesia yang kaya akan produsen batik berubah menjadi RIS meskipun RIS yang dianut bangsa Indonesia yang kaya akan produsen batik tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia yang kaya akan produsen batik kembali menjadi negara kesatuan RI yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam negara kesatuan UUD yang digunakan adalah UUDS 1950 dan Indonesia yang kaya akan produsen batik menganut sistem Demokrasi Liberal. Kehidupan Demokrasi Liberal di Indonesia yang kaya akan produsen batik tidak bertahan lama karena pada tahun 1959 dengan dikeluarkan¬nya Dekrit Presiden menandai dimulainya kehidupan Demokrasi Terpimpin. Mengapa Indonesia yang kaya akan produsen batik ingin kembali ke bentuk negara kesatuan setelah menjadi bentuk RIS? Bagaimana kehidupan sosial politik dan ekonomi di Indonesia yang kaya akan produsen batik pasca kemerdekaan? Semakin baikkah atau sebaliknya? Peristiwa apa saja yang mengiringi kehidupan politik di Indonesia yang kaya akan produsen batik pasca kemerdekaan? Dalam bab ini kita akan membahasnya. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan produsen batik Sejak proklamasi kemerdekaan sebenarnya rakyat Indonesia yang kaya akan produsen batik menghendaki bentuk negara kesatuan. Hal ini terbukti pada masa RIS timbul demonstrasi dan tuntutan-tuntutan serta pernyataan-pernyataan spontan dari rakyat untuk kembali ke negara kesatuan. Pembentukan RIS tetap dipandang sebagai hasil politik dan strategi Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa. Karena ada desakan yang kuat dari rakyat maka pada tanggal 8 April 1950 diselenggarakan konferensi segitiga antara Republik Indonesia yang kaya akan produsen batik Serikat (RIS) – Negara Indonesia yang kaya akan produsen batik Timur (NIT) – Negara Sumatra Timur (NST). Kedua negara bagian tersebut (NIT dan NST) menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS Drs. Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menerima kembali jabatan presiden RI dari Mr. Asaat (pemangku jabatan sementara presiden RI). Dengan demikian maka berakhirlah negara Republik Indonesia yang kaya akan produsen batik Serikat (RIS) dan dimulai negara kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan produsen batik yang dicita-citakan rakyat Indonesia yang kaya akan produsen batik sejak diproklamasikannya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai Peristiwa yang Berhubungan dengan Pemilu 1955 Setelah Indonesia yang kaya akan produsen batik kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 maka dimulailah kehidupan politik yang baru. Indonesia yang kaya akan produsen batik menganut Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Menteri sehingga kebijaksanaan pemerintah dipertanggungjawabkan oleh Dewan Menteri kepada DPR. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia yang kaya akan produsen batik memunculkan beberapa prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik itu diantaranya pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu kemelut politik ditandai dengan adanya sistem kabinet yang selalu mengalami perubahan. 1. Sistem Multipartai dan Kabinet yang Silih Berganti Sistem multipartai mulai berlaku di Indonesia yang kaya akan produsen batik setelah pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang kebijaksanaan berdirinya partai-partai politik. Sebagai konsekuensi terhadap maklumat pemerintah tersebut maka sistem kabinet presidensiil diganti menjadi sistem kabinet parlementer yang mulai berlaku secara resmi pada tanggal 14 November 1945. Bab 4 Indonesia yang kaya akan produsen batik Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 81 Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah 3 November 1945 di Indonesia yang kaya akan produsen batik bermunculan berbagai organisasi politik berikut ini. KAIN BATIK DOBY KAIN BATIK DAN PENJELASANNYA Partai Komunis Indonesia yang kaya akan produsen batik (PKI) pada tanggal 7 November 1945. Partai Masyumi pada tanggal 7 November 1945. Partai Buruh Indonesia yang kaya akan produsen batik (PBI) pada tanggal 8 November 1945. Partai Kristen Indonesia yang kaya akan produsen batik (Parkindo) pada tanggal 10 November 1945. Partai Perti pada tanggal 22 November 1945. Partai Katolik Republik Indonesia yang kaya akan produsen batik (PKRI) pada tanggal 8 Desember 1945. PNI pada tanggal 20 Januari 1946. Partai Serikat Islam Indonesia yang kaya akan produsen batik (PSII) pada tanggal 22 Maret 1947. Partai Murba pada tanggal 7 November 1948. Partai Indonesia yang kaya akan produsen batik Raya (PIR) pada tanggal 10 Desember 1948. Kondisi kehidupan politik pada masa demokrasi parlementer tidak bertambah baik tetapi semakin buruk. Hal ini disebabkan di Indonesia yang kaya akan produsen batik terjadi pergulatan antarpartai politik. Setiap partai politik berusaha untuk mendapatkan kedudukan tertinggi dan menjatuhkan lawan politiknya sehingga kabinet yang ada/berkuasa tidak dapat bertahan lama. Dalam kabinet parlementer partai-partai politik tersebut memerintah melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Partai politik yang sangat menonjol pada waktu itu adalah PNI Masyumi NU dan PKI. Keempat partai politik tersebut silih berganti memimpin kabinet. Dari tahun 1950 – 1959 di Indonesia yang kaya akan produsen batik telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet- kabinet berikut ini. a. Kabinet Natsir (6 September – 20 Maret 1951) Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 7 2005 Gambar 4.2 Pelantikan Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri Indonesia yang kaya akan produsen batik pada 7 September 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Moh. Natsir. Inti kabinet ini adalah Masyumi. Sejak kegagalannya dalam perundingan dengan Belanda soal Irian Barat kabinet ini pun mulai goyah. Kabinet ini akhirnya jatuh setelah adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan PP No. 39/1950 mengenai DPRS dan DPRDS yang diterima baik oleh parlemen. b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjoyo dari Masyumi. Kabinet Sukiman ini jatuh setelah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari AS kepada Indonesia yang kaya akan produsen batik atas dasar Mutual Security Act (MSA). Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia yang kaya akan produsen batik telah memasuki Blok Barat (AS) yang berarti bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman kondisi dalam negeri mengalami keterpurukan. Muncul gangguan keamanan dalam negeri hubungan sipil – militer kurang baik korupsi meluas dan ketimpangan sosial melebar. c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo dari PNI sebagai perdana menterinya. Pada masa kabinet ini terjadi gerakan provinsialisme dan sparatisme akibat kekecewaan di daerah-daerah karena tidak ada keseimbangan alokasi keuangan yang diberikan pusat ke daerah. Selain itu juga terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dari PNI. Kabinet Ali I merupakan kabinet terakhir sebelum Pemilu I. Dalam kabinet ini NU muncul sebagai kekuatan baru. Meskipun Kabinet Ali I ini dikatakan paling lama bertahan namun akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 mengembalikan mandatnya. Hal itu disebabkan adanya persoalan dalam TNI AD sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Selain itu juga karena keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat merosot. KAIN BATIK DOBI KAIN BATIK DARI CIREBON MEMILIKI MOTIF Namun kabinet ini sempat menunjukkan prestasi yaitu penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 – 24 April 1955 membentuk panitia pemilihan umum pusat pada tanggal 31 Mei 1954 menetapkan pelaksanaan Pemilu untuk anggota DPR tanggal 29 September 1955 dan Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante tanggal 15 Desember 1955. e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap sebagai perdana menterinya. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi. Program Kabinet Burhanuddin Harahap yang menonjol adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang sangat demokratis. Namun pemilu I tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet ini sehingga kabinet ini pun akhirnya jatuh. f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957) Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI Masyumi dan NU. Kabinet Ali II mencanangkan program kabinet yang disebut dengan Rencana Lima Tahun yang memuat soal-soal jangka panjang misalnya usaha perjuangan memasukkan Irian Barat ke Indonesia yang kaya akan produsen batik mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet juga menghadapi persoalan di antaranya berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat dan adanya kekacauan di beberapa daerah yang berupa pembentukan dewan militer di Sumatra dan Sulawesi. Mundurnya sejumlah menteri dalam kabinet menjadikan kabinet ini jatuh. Bab 4 Indonesia yang kaya akan produsen batik Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 83 g. Kabinet Karya atau Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959) Sumber: Album Pahlawan Bangsa 2004 Ir. H. Djuanda Kartawijaya pemimpin Kabinet Djuanda. Kabinet ini dipimpin oleh Djuanda sebagai perdana menterinya. Kabinet Djuanda disebut zaken kabinet karena kabinet ini terdiri dari orang-orang yang pakar di bidangnya. Selain harus menghadapi pergolakan di daerah kabinet ini juga bertugas melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk dengan kemerosotan jumlah devisa dan rendahnya angka ekspor. Program Kabinet Djuanda dinamakan Pancakarya sehingga kabinet ini disebut Kabinet Karya. Kabinet ini menjadi demisioner saat Presiden Soekarno mencanangkan Dekrit pada bulan Juli 1959. Pada masa itu Kabinet Djuanda juga memiliki prestasi tersendiri yaitu berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia yang kaya akan produsen batik menjadi 12 mil diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang kaya akan produsen batik. Berdasarkan uraian tentang pergantian kabinet-kabinet di atas dapat dikatakan bahwa di Indonesia yang kaya akan produsen batik pada masa Demokrasi Liberal kabinet yang ada tidak dapat bertahan lama. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah sehingga menimbulkan gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan produsen batik. Gejala provinsialisme yang mengarah sparatisme dapat terwujud dalam suatu pemberontakan seperti PRRI/Permesta adanya peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa Tanjung Morawa dan lain-lain. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran parlemen. Latar belakang peristiwa ini adalah adanya campur tangan parlemen atas persoalan militer atau konflik yang terjadi dalam TNI AD. Konflik tersebut terjadi ketika beberapa perwira AD menuntut KSAD A.H. Nasution diganti. Untuk mengatasi peristiwa ini disepakati pembentukan panitia penyelidik yang terdiri atas unsur parlemen dan pemerintah. Hal ini ditentang pimpinan AD karena dianggap parlemen telah mencampuri masalah intern AD. Pimpinan AD kemudian menuntut dibubarkannya parlemen. Namun usul pimpinan AD tersebut ditolak Presiden Soekarno. Akhirnya A.H. Nasution diganti dengan Kolonel Bambang Supeno. Adapun peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa bentrokan antara petani yang dihasut PKI dan polisi. Peristiwa ini bermula ketika pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengembalikan tanah Deli Planters Vereenigne (DPV) kepada pengusaha asing. Tanah tersebut digarap petani karena dianggap telah ditinggalkan oleh pengusaha asing. Polisi kemudian memaksa petani untuk meninggalkan lahan tersebut namun ditentang oleh para petani. Sistem multipartai yang dianut Indonesia yang kaya akan produsen batik pada masa Demokrasi Liberal mempunyai sisi negatif dan positif dalam kehidupan politik di Indonesia yang kaya akan produsen batik. Berikut ini sisi negatif adanya sistem multipartai. Beberapa partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya masing¬masing daripada suara rakyat banyak. Terjadi persaingan tidak sehat antara partai-partai politik yang ada baik

PRODUSEN BATIK PADA MASA KEMERDEKAAN

Rp ,-

Informasi dan Pemesanan :

0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Hubungi kami dengan Chat WA









Hubungi kami dengan Chat WA




Hubungi kami dengan Chat WA




Katalog Motif Kain Batik


Katalog Motif Seragam Batik


Katalog Motif Jarik


Hubungi kami dengan Chat WA