PRO KONTRA DUKUNGAN PADA PELESTARIAN BATIK | Kayamara Konveksi | 085647595948 Seragam, Kaos, Tas, Masker, APD
0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

PRO KONTRA DUKUNGAN PADA PELESTARIAN BATIK

Konferensi ini membahas tentang rencana pem-bentukan negara-negara di wilayah negara Indonesia yang akan menjadi negara-negara bagian dari suatu negara federal KONFERENSI MEMBAHAS KAIN BATIK C KAIN BATIK CIREBON (IKLAN) Juli 1946 atas prakarsa Dr. H.J. van Mook. Konferensi ini membahas tentang rencana pem-bentukan negara-negara di wilayah negara Indonesia yang akan menjadi negara-negara bagian dari suatu negara federal. 2. Konferensi Pangkal Pinang Konferensi Pangkal Pinang merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1946 dan mem-bicarakan masalah golongan-golongan minoritas. 3. Konferensi Denpasar Konferensi Denpasar juga merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 Desember 1946. Dalam konferensi itu Belanda berhasil memaksakan terwujudnya Negara Indonesia Timur (NIT) dan Sukawati ditunjuk sebagai Presiden NIT terpilih. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.3 Dr. H.J. van Mook sedang memimpin Konferensi Malino. Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945 – 1949) 57 Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.4 Suasana dalam Konfrensi Denpasar. Dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur maka gagasan van Mook untuk memecah belah negara Indonesia menjadi kenyataan karena berdirinya NIT tersebut diikuti dengan terbentuknya beberapa negara bagian seperti Negara Pasundan (4 Mei 1947) Negara Madura (23 Januari 1948) Negara Sumatra Timur (24 Maret 1948) dan Negara Jawa Timur (16 November 1948). Pada akhirnya pada bulan 29 Maret 1948 Belanda berhasil membentuk BFO semacam badan permusyawaratan federal. BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) adalah negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda sehingga sering disebut sebagai negara boneka Belanda. Jumlah BFO di Indonesia ada 15 negara yang terdiri atas enam negara bagian dan sembilan daerah otonom. Enam negara bagian itu adalah Negara Indonesia Timur (NIT) Negara Sumatra Timur Negara Sumatra Selatan Negara Jawa Timur Negara Madura dan Negara Pasundan. Tiap-tiap negara bagian dipimpin oleh seorang presiden. Sementara itu sembilan daerah otonom adalah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Dayak Besar Banjar Kalimantan Tenggara Bangka Belitung Riau dan Jawa Tengah. Selanjutnya pada bulan Juli 1948 Belanda mengadakan konferensi yang menghasilkan sebuah resolusi yang berisi tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat. Meskipun berhasil membentuk negara federal dan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia Belanda tidak dapat memadamkan semangat prorepublik di kalangan elit-elit negara tersebut. Selain melakukan tekanan politik Belanda juga melakukan tekanan-tekanan militer untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan melakukan agresi militer Belanda berusaha menguasai Jawa Barat sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur serta daerah sekitar Medan dan Palembang dan wilayah Indonesia semakin dipersempit. Seperti halnya tekanan politik tekanan militer yang dilakukan Belanda tidak memengaruhi jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan pada waktu Agresi Militer Belanda II dilancarkan. Pada waktu itu Presiden Soekarno Wakil Presiden Moh. Hatta beserta pemimpin-pemimpin lainnya ditawan oleh Belanda. Namun Presiden Soekarno masih sempat meminta kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sehingga pemerintahan RI tetap berjalan normal. Selain tekanan politik dan militer Belanda juga melakukan tekanan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan cara menutup pintu perdagangan Republik Indonesia. BLOKADE MENJATUHKAN HARGA KAIN BATIK CAP MURAH KAIN BATIK CIREBON MURAH (IKLAN) Tujuan blokade ini adalah untuk menjatuhkan perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan perekonomian nasional maka yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman nasional. Kemudian pada bulan Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru atau ORI (Oeang Republik Indonesia) dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Selain itu untuk menembus blokade ekonomi pemerintah Indonesia berupaya mematahkan isolasi ekonomi musuh. Usaha yang dilakukan yaitu bersifat politis dengan cara bersedia mengirimkan bantuan ke India dengan harapan India akan membantunya juga dan bersifat ekonomis dengan cara mengadakan hubungan dagang langsung dengan pihak luar negeri. Perjuangan Diplomasi Indonesia di Dunia Internasional Untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda bangsa Indonesia selalu menunjukkan sikap dan itikad baik terhadap bangsa asing khususnya Inggris yang berusaha mempertemukan pemerintah Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan. Melalui perjuangan diplomasi bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Berikut ini beberapa perjuangan diplomasi yang telah dilakukan Indonesia. 1. Perundingan Hooge Veluwe Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Sir Achibald Clark Kerr sponsor perundingan Hooge Veluwe. Perundingan ini disponsori oleh Sir Archibald Clark Kerr. Pada perundingan di Hooge Veluwe ini pemerintah Republik Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri atas Mr. Suwandi dr. Sudarsono dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Sementara itu delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini adalah Dr. van Mook Prof. Dr. Logeman Dr. Idenburgh Dr. van Royen Prof. van Asbeck Sultan Hamid II dan Surio Santoso. Dalam perundingan ini Belanda menolak usul Clark Kerr tentang pengakuan de facto atas kedaulatan RI di Jawa dan Sumatra. Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Madura itu pun masih dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu. Sementara itu RI masih harus tetap menjadi bagian dari Kerajaan Nederland. Dengan adanya perbedaan prinsip ini maka perundingan di Hooge Veluwe ini akhirnya gagal. 2. Perundingan Linggarjati Setelah perundingan di Hooge Veluwe gagal maka Inggris sebagai penengah konflik mencoba mengatasi permasalahan Indonesia – Belanda dengan mem-pertemukannya di Linggarjati dekat Cirebon. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh: Belanda diwakili Prof. Schermerhorn De Boer dan van Pool; Indonesia diwakili Sutan Syahrir; dan Inggris diwakili Lord Killearn (sebagai pihak penengah). Perundingan yang dipimpin oleh Lord Killearn ini menghasilkan suatu persetujuan yang disebut Persetujuan Linggarjati. Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945 – 1949) 59 Berikut ini dikutipkan beberapa isi Persetujuan Linggarjati. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 6 2005 Gambar 3.6 Gedung tempat pelaksanaan Perundingan Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra Jawa dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.7 Upacara penandatanganan Persetujuan Linggarjati. PRO KONTRA MENDUKUNG KAIN BATIK CAP KAIN BATIK CANTIK (IKLAN) Setelah perjanjian tersebut ditanda-tangani timbul sikap pro dan kontra yang mengakibatkan Kabinet Syahrir jatuh dan Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Berikut ini beberapa alasan pihak Republik Indonesia menerima hasil Persetujuan Linggarjati. a. Cara damai merupakan jalan terbaik mengingat militer Indonesia masih di bawah Belanda. Cara damai akan mengundang simpati dunia internasional. Perdamaian dan gencatan senjata memberi peluang bagi Indonesia untuk melakukan konsolidasi. Perundingan Linggarjati ternyata berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Inggris Amerika Serikat Mesir Lebanon Suriah Afghanistan Myanmar Yaman Saudi Arabia dan Uni Soviet. Meskipun Persetujuan Linggarjati telah ditandatangani hubungan Indonesia – Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer pada tanggal 21 Juli 1947. Aksi militer yang dilakukan Belanda ini dinamakan Agresi Militer Belanda I. 3. Agresi Militer Belanda I Agresi Militer Belanda I yang direncanakan oleh van Mook diawali karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Persetujuan Linggarjati. Dalam hal ini Belanda mendasarkan penafsirannya pada pidato Ratu Wihelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth dan akan berbentuk federasi sedangkan hubungan luar negerinya diatur oleh Belanda. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.8 Kapal Renville tempat diadakannya Perundingan Renville. Dalam Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947 Belanda berhasil menguasai Jawa Barat sebagian Jawa Tengah sebelah Utara sebagian Jawa Timur Madura dan sebagian Sumatra Timur. Di daerah-daerah tersebut Belanda mulai mendirikan negara-negara bagian. Berikut ini adalah tujuan Agresi Militer Belanda I. Tujuan politik yaitu mengepung ibu kota RI dan menghapuskan kedaulatan RI. Tujuan ekonomi yaitu merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. c. Tujuan militer yaitu menghancurkan TNI. Untuk menghadapi Agresi Militer Belanda I pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan¬jalan raya sedangkan di luar kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. 4. Perundingan Renville Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia mendapatkan kecaman dan reaksi keras dari dunia internasional. Aksi militer yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia tersebut merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB yang mulai memerhatikan masalah Indonesia – Belanda itu akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat yaitu untuk mengawasi penghentian per¬musuhan itu harus dibentuk suatu badan komisi jasa-jasa baik yang kemudian disebut Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas Richard Kirby (wakil dari Australia yang dipilih oleh Indonesia) Paul van Zeeland (wakil dari Belgia yang dipilih oleh Belanda) dan Dr. Frank B. Graham (wakil dari Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia). Melalui KTN berhasil diadakan Perundingan Renville. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Berikut ini adalah pihak-pihak yang menghadiri Perundingan Renville. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham (ketua) dan Richard Kirby (anggota). Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmodjo (ketua). Delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin (ketua). Perundingan ini berjalan alot karena kedua pihak berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing. Meski perundingan berlangsung alot akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948 naskah Persetujuan Renville berhasil ditandatangani. Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945 – 1949) 61 Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.9 Suasana penandatanganan Perundingan Renville. Berikut ini adalah hasil Persetujuan Renville. Penghentian tembak-menembak. Daerah-daerah di belakang Garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduki¬nya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.

PRO KONTRA DUKUNGAN PADA PELESTARIAN BATIK

Rp ,-

Informasi dan Pemesanan :

0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Hubungi kami dengan Chat WA









Hubungi kami dengan Chat WA




Hubungi kami dengan Chat WA




Katalog Motif Kain Batik


Katalog Motif Seragam Batik


Katalog Motif Jarik


Hubungi kami dengan Chat WA