PERJANJIAN MEMENANGKAN BATIK INDONESIA | Kayamara Konveksi | 085647595948 Seragam, Kaos, Tas, Masker, APD
0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

PERJANJIAN MEMENANGKAN BATIK INDONESIA

Diterimanya kesepakatan Renville ini juga meng-akibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Amir Syarifuddin akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948. KERAJAAN KAIN BATIK CIBULAN KAIN BATIK CAP CENT Kerajaan Belanda. Perundingan Renville yang ditandatangani kedua belah pihak tersebut mengakibatkan posisi Indonesia semakin sulit dan wilayah Indonesia semakin sempit. Kesulitan itu ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilaksanakan Belanda. Diterimanya kesepakatan Renville ini juga meng-akibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Amir Syarifuddin akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Kabinet Hatta berusaha menaati hasil Perundingan Renville. Tujuannya adalah agar strategi diplomasi masih dapat dijalankan. Keputusan-keputusan Perundingan Renville mengalami hal yang sama dengan Persetujuan Linggarjati. Belanda melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. 5. Peristiwa Madiun Affair tahun 1948 Kegagalan Amir Syarifuddin dalam Perundingan Reville menyebabkan ia jatuh dari kabinet. Kabinet Amir kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan pada Amir dan ia berusaha untuk merebut kembali jabatan perdana menteri itu. Langkah yang ditempuh Amir Syarifuddin untuk merebut kembali jabatannya adalah membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan merongrong Kabinet Hatta. Saat yang bersamaan sekitar bulan Agustus 1948 Muso kembali dari Moskow. Amir menyatakan segera bergabung dengan Muso dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) Pada tanggal 19 September 1948 Muso memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Hal tersebut ditentang oleh pemerintah RI. Oleh sebab itu pemerintah memerintahkan Kolonel Sungkono menumpas gerakan PKI tersebut. Baru pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun dapat direbut TNI dari tangan pemberontak. Muso dapat ditembak mati dan Amir Syarifuddin ditangkap. Untuk lebih jelas dan lengkapnya pokok bahasan ini akan dibahas pada bab 12. 6. Agresi Militer Belanda II Perundingan Renville yang telah disepakati ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua. Dalam Agresi Militer II Belanda dengan seluruh kekuatannya menyerbu Yogyakarta. Mereka membombardir Maguwo (sekarang Bandara Adi Sucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Dengan taktik perang kilat Belanda melancarkan serangan di semua front daerah RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota Yogyakarta meskipun mereka tahu bahwa risiko yang dihadapi adalah akan ditahan Belanda. Hal ini dilakukan dengan alasan agar mereka dapat mudah ditemui oleh TNI sehingga diplomasi dapat berjalan terus. Selain itu Belanda tidak mungkin melancarkan penyerangan terus-menerus karena Presiden/Pangti/dan Wakil Presiden/Menteri Pertahanan sudah ada di tangannya. Sebagai akibat keputusan itu maka Presiden Soekarno beserta pemimpin RI lainnya ditangkap dan ditahan Belanda kecuali Sultan Hamengku Buwono IX. Hal ini disebabkan Belanda takut akan terjadi pemberontakan di seluruh Yogyakarta jika Sultan Hamengku Buwono IX juga ditahan. Sebelum pasukan Belanda menangkap pemimpin-pemimpin RI Presiden Soekarno telah menginstruksi-kan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI berkedudukan di Bukittinggi Sumatra Barat. KEMENANGAN PADA KAIN BATIK CAP SOLO KAIN BATIK CIREBON ONLINE Dengan Agresi Militer II dapat dikatakan bahwa Belanda memperoleh kemenangan besar karena berhasil menangkap semua pemimpin RI. Akan tetapi aksi militer Belanda ini tidak melenyapkan perjuangan RI. Belanda masih harus menghadapi pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Selama Agresi Militer II Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI maka pemerintah RI sudah tidak ada. Akan tetapi propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. Bahkan pada tanggal 23 Desember 1948 PDRI mampu memberi¬kan instruksi kepada wakil RI di PBB melalui radio yang isinya pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan PDRI ini mengundang simpati dari dunia internasional salah satunya Amerika Serikat. Amerika Serikat dan PBB mendesak Belanda untuk menarik pasukannya dari wilayah RI dengan ancaman akan menghentikan bantuannya. Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945 – 1949) 63 Dewan Keamanan PBB pun juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri agresi militernya yang kedua. 7. Perundingan Roem Royen Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.10 Suasana Perundingan Roem Royen. Untuk mengatasi aksi militer Belanda PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang berisi mendesak supaya per¬musuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya maka KTN diubah namanya menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran. Pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif UNCI diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran (Amerika Serikat). Berikut ini pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. van Royen. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama “Roem Royen Statement”. Berikut ini adalah isi persetujuan tersebut. Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk: menghentikan perang gerilya; bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan; dan turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sementara itu pernyataan Delegasi Belanda pada pokoknya adalah: menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta; menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik; tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948; dan berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. KESEPAKATAN PERJANJIAN UNTUK KAIN BATIK CAP PEKALONGAN KAIN BATIK D Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem Royen tersebut maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan kepada Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintah di Yogyakarta apabila Belanda mundur dari Yogyakarta. 8. Konferensi Inter Indonesia Menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) pemerintah Republik Indonesia mulai mengadakan persiapan-persiapan dengan melakukan serangkaian pendekatan terhadap BFO (Bijeenkornst voor Federal Overleg) terutama mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat dan untuk menciptakan satu front menghadapi Belanda. Pendekatan-pendekatan Republik Indonesia tersebut terbentuk dalam sebuah perundingan yang disebut Konferensi Inter Indonesia (KII). Konferensi ini bertujuan untuk mengadakan rekonsiliasi antara RI dan BFO yang dianggap boneka Belanda. Konferensi Inter Indonesia ini berlangsung dua kali. a. Konferensi Inter Indonesia I Konferensi Inter Indonesia I dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 -22 Juli 1949. Pada konferensi ini pihak Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Konferensi Inter Indonesia I ini menghasilkan beberapa kesepakatan berikut ini. 1) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). 2) RIS dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri¬menteri yang bertanggung jawab kepada DPR. 3) Akan dibentuk dua badan perwakilan yaitu sebuah DPR dan sebuah Dewan Perwakilan negara bagian (senat). 4) Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Selain itu konferensi ini juga telah menghasilkan persetujuan di bidang militer berikut ini. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.11 Suasana Perundingan Inter Indonesia I di Yogyakarta. 1) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional. 2) TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL. 3) Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Negara¬negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. b. Konferensi Inter Indonesia II Konferensi Inter Indonesia II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli -2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta. Bab 3 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945 – 1949) 65 Dalam konferensi ini kedua pihak membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang diambil pada waktu Konferensi Inter Indonesia I di Yogyakarta. Kedua pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas me-nyelenggarakan suasana tertib sebelum dan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB). 9. Konferensi Meja Bundar (KMB) Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Suasana Perundingan Inter Indonesia II di Jakarta. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.13 Suasana KMB di Den Haag. Konferensi Meja Bundar (KMB) dibuka secara resmi di Ridderzaal Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Berikut ini adalah delegasi-delegasi yang menghadiri KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi UNCI dihadiri oleh Chritchley Merle Cochran dan Heermans. Delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maarseveen. KMB ini dipimpin oleh PM. Belanda W. Dress dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. KMB ini berlangsung melalui perdebatan yang panjang. Akhirnya setelah melalui perundingan yang berlarut¬larut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB. Berikut ini hasil persetujuan yang telah dicapai dalam KMB. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan didirikan Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerja sama. Pengembalian hak milik Belanda oleh RIS dan pemberian hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya sejak tahun 1942. Untuk menindaklanjuti hasil KMB maka tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden RIS dan pada tanggal 17 Desember 1949 diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Presiden Soekarno membentuk kabinet RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 3.14 Upacara penandatanganan kedaulatan RI di Den Haag dan di Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan RI dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan tersebut

PERJANJIAN MEMENANGKAN BATIK INDONESIA

Rp ,-

Informasi dan Pemesanan :

0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Hubungi kami dengan Chat WA









Hubungi kami dengan Chat WA




Hubungi kami dengan Chat WA




Katalog Motif Kain Batik


Katalog Motif Seragam Batik


Katalog Motif Jarik


Hubungi kami dengan Chat WA