DEMOKRASI INDONESIA MENGGUNAKAN KAIN BATIK | Kayamara Konveksi | 085647595948 Seragam, Kaos, Tas, Masker, APD
0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

DEMOKRASI INDONESIA MENGGUNAKAN KAIN BATIK

Pengertian terpimpin oleh Presiden Soekarno ditafsirkan sebagai terpimpin mutlak oleh penguasa. Presiden Soekarno menganggap presiden PEMERINTAHAN PERIODE KAIN BATIK ELEGAN KAIN BATIK EMBOSS Dalam periode ini sistem pemerintahan yang dijalankan adalah Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 2 1988 Gambar 4.5 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 89 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun pada kenyataannya Demokrasi Terpimpin tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menyimpang dari arti sebenarnya sebab yang menjadi pemimpin demokrasi bukan lagi Pancasila melainkan sang pemimpin sendiri (presiden). Pengertian terpimpin oleh Presiden Soekarno ditafsirkan sebagai terpimpin mutlak oleh penguasa. Presiden Soekarno menganggap presiden menjadi penguasa dan pemimpin tertinggi di dalam negara sehingga demokrasi yang dijalankan tidak lagi didasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia tetapi lebih pada keinginan dan ambisi politik dari pemimpinnya sendiri. Berikut ini beberapa kebijaksanaan yang diambil pemerintah selama Demokrasi Terpimpin. a. Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) Berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959 maka dibentuklah Majelis Per-musyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Adapun tugas MPRS yaitu menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. b. Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) DPAS dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 Tahun 1959 dan diketuai oleh Presiden Soekarno. Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah (pasal 16 ayat 2 UUD 1945). Dalam sidangnya pada bulan September 1959 DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan Manifesto Politik RI (Manipol). Presiden Soekarno menerima dengan baik usul DPAS tersebut. Pada sidangnya tahun 1960 MPRS dengan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik itu menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam ketetapan itu diputuskan pula bahwa pidato presiden tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato presiden tanggal 30 Septem¬ber 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World New)” merupakan pedoman-pedoman pelaksanaan Mani¬festo Politik. c. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Pembubaran DPR hasil Pemilu tahun 1955 disebabkan oleh adanya penolakan terhadap Anggaran Belanja Negara Tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong). Istilah “Gotong Royong” diberikan oleh Presiden Soekarno dengan maksud agar dalam dewan perwakilan tercipta suasana gotong royong. Seluruh anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu DPR-GR sudah pasti mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah tugas DPR-GR . 1) Melaksanakan Manifesto Politik. 2) Mewujudkan amanat penderitaan rakyat. 3) Melaksanakan demokrasi terpimpin. KAIN BATIK EMBOSS PEKALONGAN TENAR SEMASA DEKRIT PRESIDEN Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kekuatan politik berada di tangan Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. PKI yang mempunyai strategi menempel pada Presiden Soekarno secara sistematis berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan yang mendukung ajaran¬ajaran Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Salah satu ajaran Soekarno yang menguntungkan PKI adalah ajaran Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis) karena menempatkannya sebagai unsur yang sah dalam pergerakan nasional dan dalam konstelasi politik Indonesia. Usaha-usaha untuk membentuk Kabinet Gotong-Royong pada tahun 1960 mendapat tantangan dari golongan agama dan pimpinan TNI AD. Namun Presiden Soekarno memberi angin kepada PKI dengan memberikan mereka kedudukan dalam DPR-GR dan DPA serta dalam pengurus besar Front Nasional dan pengurus Front Nasional Daerah. Melihat hal itu TNI AD berusaha mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon yang lain. Namun upaya pimpinan TNI AD tersebut menemui kesulitan karena Presiden Soekarno tetap memberikan dukungan yang besar terhadap PKI dalam segala hal. Perlindungan Soekarno terhadap PKI terlihat ketika TNI AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan di berbagai daerah di Indonesia dan TNI AD berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya mengambil tindakan-tindakan pengawasan terhadap PKI tetapi Presiden Soekarno tidak menyetujui hal itu dan memerintahkan agar segala keputusan itu dicabut kembali. Dengan demikian berkat sikap Presiden Soekarno yang selalu memberi dukungan terhadap PKI maka PKI semakin bersikap ofensif. Jadi dapat dikatakan bahwa sejak munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 perkembangan politik di Indonesia diwarnai pertentangan antara PKI dan TNI AD yang berakhir dengan peristiwa di Lubang Buaya. Pada tanggal 30 September 1965 malam hari PKI melakukan pembunuhan terhadap para jenderal. Peristiwa itu dinamakan peristiwa Gerakan 30 Sep-tember atau lebih dikenal dengan G 30 S/PKI. Gerakan secara fisik/militer didalangi oleh Lelkol Untung Sutopo Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Gerakan tersebut mulai bergerak dini hari tanggal 1 Oktober 1965; dan dipusatkan di desa Lubang Buaya sebelah Selatan pangkalan Halim Perdanakusuma. Untuk lebih jelasnya materi ini akan dibahas lebih lengkap pada bab 12. 4. Kebijakan Politik Luar Negeri dan Berbagai Bentuk Penyimpangannya Dalam sejarah Indonesia politik luar negeri bebas aktif tidak selalu dijalankan secara konsekuen. Semasa perang kemerdekaan politik luar negeri bebas aktif dijalankan bangsa Indonesia secara konsisten sehingga berhasil mengundang simpati dunia internasional untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 91 Pada masa Demokrasi Liberal Indonesia sempat condong ke Blok Barat. Hal itu dilakukan pada masa Kabinet Sukiman yaitu ketika Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat dengan Dubes Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan Mu-tual Security Act (MSA). Selanjutnya sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia berbalik condong ke Blok Timur. DEMOKRASI TERPIMPIN MENGGUNAKAN KAIN BATIK EMBOS KAIN BATIK ETNIK KAIN BATIK ENCIM PEKALONGAN DALAM MEMERINTAH Bahkan pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap politik luar negeri. Apa saja bentuk penyimpangannya? Berikut ini kita akan membahasnya. a. Politik Luar Negeri Nefo Oldefo Pada masa Demokrasi Terpimpin politik luar negeri bebas aktif tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagai penggantinya bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri Nefo Oldefo. Landasan politik Nefo Oldefo adalah pembagian kekuatan politik dunia yaitu Old Established Forces (Oldefo) dan New Emerging Force (Nefo). Indonesia sebagai negara yang anti kapitalis termasuk dalam Nefo bersama dengan negara¬negara komunis. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara Blok Barat lainnya pada waktu itu semakin renggang karena Blok Barat bersifat pasif terhadap masalah pembebasan Irian Barat. Sikap anti Barat juga berkembang ke masalah Malaysia. Sebaliknya hubungan Indonesia dengan Blok Timur semakin erat karena Uni Soviet memberikan kredit kepada Indonesia dalam pembelian senjata dan perlengkapan angkatan perang. Selain itu Indonesia juga mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara penganut komunis. Misalnya dengan dibukanya Poros Jakarta – Peking (Indonesia dan RRC) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang (Indonesia – Kamboja -Vietnam Utara – RRC – Korea Utara). Dalam pelaksanaan politik Nefo Oldefo Presiden Soekarno memperkenalkan politik mercusuar. Politik mercusuar ini merugikan masyarakat karena memerlukan dana yang sangat besar sehingga kedudukan rakyat semakin terdesak dan kemiskinan merajalela. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem politik luar negeri yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. b. Konfrontasi Terhadap Malaysia Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu Singapura Serawak Brunei dan Sabah. Rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap bahwa Malaysia adalah suatu proyek neokolonialis Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia serta mengancam eksistensi Nefo di Asia Tenggara. Keberatan lain juga disampaikan oleh Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Alasan Filipina yaitu wilayah itu dulunya hanya disewakan oleh Sultan Sulu kepada Inggris sehingga wilayah itu harus dikembali¬kan kepada Filipina. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka dilakukan beberapa usaha berikut ini. 1) Atas inisiatif Filipina pada tanggal 9 – 17 April 1963 diadakan konferensi wakil menteri luar negeri Indonesia Malaya dan Filipina. Konferensi ini membicarakan masalah rencana pembentukan Federasi Malaysia. 2) Pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 1963 PM. Malaya Tengku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno di Tokyo. Dalam pertemuan tersebut PM. Tengku Abdul Rahman menyatakan kesediaannya untuk membicarakan dengan Presiden RI dan Filipina. 3) Pada tanggal 1 – 11 Juni 1963 diadakan konferensi menteri-menteri luar negeri Indonesia Malaysia dan Filipina di Manila. Ketiga pertemuan tersebut memberikan kesan seolah-olah semua pihak yang ber¬kepentingan atas rencana pembentukan Federasi Malaysia itu telah menunjukkan kemauan baik untuk memecahkan masalah yang telah menjadi sumber sengketa tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pada tanggal 9 Juli 1963 PM. Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Ma¬laysia yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963. Oleh pemerintah Indonesia sikap PM. Malaya dianggap sebagai satu tindakan unilateral yang beritikad buruk dan menyimpang dari pengertian bersama yang telah dijalin dalam pertemuan Tiga Menteri Luar Negeri di Ma¬nila. Meski demikian Indonesia tetap menghadiri pertemuan kepala pemerintahan di Manila pada tanggal 31 Juli – 5 Agustus 1963. Dalam pertemuan tersebut telah dihasilkan tiga dokumen yaitu Deklarasi Manila Persetujuan Manila dan Komunike Bersama. Selain itu ketiga kepala pemerintahan juga menyetujui bahwa dalam rangka mempererat kerja sama antara ketiga negara mereka membentuk Maphilindo sebagai forum guna memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan ketiga negara dengan jalan diplomasi. Menyangkut keterlibatan PBB dalam masalah Federasi Malaysia maka Sekjen PBB menunjuk delapan anggotanya untuk menjadi misi PBB tentang masalah Malaysia di bawah pimpinan Lawrence Michelmore. Namun sebelum misi PBB menyampaikan hasil laporannya pemerintah Malaya telah memproklamasikan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963 tidak seperti rencana semula 31 Agustus 1963. Peristiwa itulah yang mengawali konfrontasi Indonesia ke Malaysia. Berikut ini langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan konfrontasi terhadap Malaysia. 1) Pada

DEMOKRASI INDONESIA MENGGUNAKAN KAIN BATIK

Rp ,-

Informasi dan Pemesanan :

0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Hubungi kami dengan Chat WA









Hubungi kami dengan Chat WA




Hubungi kami dengan Chat WA




Katalog Motif Kain Batik


Katalog Motif Seragam Batik


Katalog Motif Jarik


Hubungi kami dengan Chat WA