BATIK PEMERINTAHAN INDONESIA 17 SEPTEMBER 1963 | Kayamara Konveksi | 085647595948 Seragam, Kaos, Tas, Masker, APD
0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

BATIK PEMERINTAHAN INDONESIA 17 SEPTEMBER 1963

Pada akhir tahun 1963 pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonialisme Inggris. 17 SEPTEMBER 1963 PEMERINTAH INDONESIA MEMUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK MENGGUNAKAN KAIN BATIK ENCIM CIREBON KAIN BATIK F (IKLAN) 17 September 1963 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik antara kedua negara. 2) Pemerintah RI pada tanggal 2 September 1963 memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya Singapura Serawak dan Sabah. Sumber: Encarta Encyclopedia 2006 Gambar 4.6 Perdana MenteriMalaya Tengku Abdul Rahman. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 93 3) Pada akhir tahun 1963 pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonialisme Inggris. 4) Pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya: a) perhebat ketahanan revolusi Indonesia; dan b) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya Singapura Sabah Serawak dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Usaha-usaha ini kemudian ditindaklanjuti dengan operasi militer yang diberi nama Operasi Siaga. Operasi ini berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah Malaysia di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Usaha untuk menggagalkan pembentukan negara Federasi Malaysia ini akhirnya terhenti karena di dalam negeri Indonesia muncul pemberontakan PKI sehingga seluruh kekuatan dalam negeri dipusatkan untuk menumpas pemberontakan PKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ternyata membawa dampak yang buruk bagi Indonesia. Hubungan internasional Indonesia semakin sempit karena terbatas dengan negara Blok Timur (komunis) seperti RRC Uni Soviet dan Korea Utara. Selain itu rasa simpati Malaysia terhadap Indonesia hilang dan Indonesia mengalami kerugian materi cukup besar karena untuk biaya konfrontasi. c. Indonesia Keluar dari PBB Di tengah situasi konflik antara Indonesia dan Malaysia Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini pemerintah RI tidak menyetujui. Ketidaksetujuan pemerintah Indonesia itu diungkapkan dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1964 yang pada intinya menyatakan ketidakpuasan Indonesia terhadap organisasi dunia tersebut dan menginginkan agar PBB dirombak. Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Pernyataan resmi keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB disampaikan melalui surat Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio tanggal 20 Januari 1965. Dalam surat itu ditegaskan bahwa Indonesia secara resmi keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Dalam perkembangan selanjutnya sikap pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB ternyata tidak memberikan manfaat kepada Indonesia sendiri. Indonesia semakin jauh dari percaturan politik internasional. Hal ini justru merugikan Indonesia karena hubungan internasional hanya terbatas dengan negara-negara tertentu saja. 5. Kehidupan Ekonomi Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan perekonomian Indonesia bukannya bertambah baik bahkan terjadi inflasi yang cukup besar. Dalam rangka membendung inflasi pemerintah melakukan tindakan moneter berikut ini. PEMERINTAH MENGELUARKAN PERPU UNTUK KAIN BATIK FACEBOOKKAIN BATIK FLORES (IKLAN) Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 1959 yang bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Caranya nilai uang kertas pecahan Rp50000 dan Rp1.00000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan masing-masing menjadi Rp5000 dan Rp10000. Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran terutama di tahun 1957 dan 1958. Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 6 Tahun 1959 tentang ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.00000 dan Rp50000 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960. Dengan tindakan-tindakan moneter tersebut pemerintah mengharapkan akan dapat mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan excess liquidity dalam masyarakat. Akan tetapi tindakan-tindakan moneter yang dilakukan pemerintah tersebut tidak mencapai sasarannya karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan proyek mercusuar yaitu Ganefo (Games of the New Emerging Forces) dan Conefo (Conference of the New Emerging Forces). Untuk melaksanakan proyek tersebut pemerintah harus mengadakan pengeluaran yang setiap tahun semakin besar sehingga inflasi semakin tinggi. Keterpurukan ekonomi Indonesia diwarnai juga dengan adanya politik luar negeri di bidang perdagangan dan perkreditan yang pada hakikatnya tidak jauh beda dengan sistem ijon dari petani-petani dan pengusaha-pengusaha kecil. Hanya saja kredit luar negeri ini berskala nasional. Akibat kebijaksanaan kredit luar negeri tersebut utang-utang Indonesia semakin menumpuk ekspor menurun dan devisa pun menipis. Pergolakan Sosial Politik di Indonesia 1. Persoalan Hubungan Pusat dan Daerah Sejak menganut sistem pemerintahan parlementer di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia karena program kabinet yang telah ditetapkan oleh kabinet yang berkuasa tidak dapat dilaksanakan dengan baik ditambah lagi dengan adanya persoalan-persoalan di daerah yang belum dapat diselesaikan. Persoalan-persoalan daerah yang muncul diantaranya adalah Pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Pemberontakan PRRI dan Permesta dilatarbelakangi oleh pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai otonomi serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sikap ketidakpuasan mereka didukung oleh sejumlah panglima angkatan bersenjata. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 95 a. Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) Gerakan rakyat KAIN BATIK ENCIM MURAH KAIN BATIK EKSKLUSIF SUMATRA (IKLAN) Sumatra yang tergabung dalam Pemberontakan PRRI ini berawal dengan adanya pembentukan dewan-dewan daerah yang melibatkan beberapa panglima angkatan bersenjata. Berikut ini dewan-dewan daerah yang terbentuk. 1) Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956. 2) Dewan Gajah di Medan yang dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956. 3) Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian pada pertengahan Januari 1957. Pada tanggal 10 Februari 1958 Achmad Husein mengadakan rapat raksasa di Padang dan mengeluarkan ultimatum pada pemerintah pusat. Berikut ini adalah bunyi ultimatum tersebut. 1) Dalam waktu 5 × 24 jam Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. 2) Mendesak Presiden Soekarno agar menugaskan Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk zaken kabinet. 3) Meminta kepada Presiden Soekarno supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memproklamasikan “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Dengan proklamasi ini PRRI memisahkan diri dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan PRRI pemerintah pusat dengan tegas mengambil tindakan dengan operasi militer yang melibatkan angkatan darat angkatan laut dan dibantu oleh rakyat setempat. Operasi gabungan ini meliputi beberapa operasi penting berikut ini. 1) Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani dengan tugas menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. 2) Operasi Sapta Marga yang dipimpin oleh Brigjen Jatikusuma dengan tugas menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Utara. 3) Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo dengan tugas menumpas pemberontakan PRRI di Sumatra Selatan. 4) Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dengan tugas menumpas pemberontakan PRRI di daerah Riau. Secara berangsur-angsur satu per satu tokoh-tokoh pemberontak dapat ditangkap dan wilayah pemberontakan dikuasai. Pada tanggal 29 Mei 1958 Achmad Husein dan pasukannya menyerah. Dengan demikian berakhirlah pem¬berontakan PRRI yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. b. Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) Proklamasi PRRI yang diumumkan pada 15 Februari 1958 di Padang ternyata mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia bagian Timur. Para tokoh militer di Sulawesi mendukung PRRI di Sumatra dan pada tanggal 17 Februari 1959 Letkol. D.J. Somba (Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah) mengeluarkan pernyataan untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI; kemudian sekelompok militer tersebut kemudian membentuk gerakan yang dinamakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada 2 Maret 1957 di Makasar. Gerakan Permesta ini dipimpin oleh Letkol. Ventje Sumual. Untuk menghancurkan gerakan yang nyata-nyata bersifat separatis ini pemerintah pusat mengirimkan pasukan TNI dan menggelar operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka. Operasi ini dipimpin oleh Letkol. Rukminto Hendraningrat. Dalam pelaksanaan operasi ini diketahui ternyata Permesta mendapat bantuan dari negara asing. Hal ini terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan A.L. Pope (warga negara AS) pada tanggal 18 Mei 1958 di Ambon. Akhirnya pada bulan Agustus 1958 pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan. 2. Persaingan Ideologis di Kalangan Partai Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia menganut sistem kabinet parlementer yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya karena parlemen sering menjatuhkan kabinet bila kelompok oposisi kuat. Para menteri yang tergabung dalam suatu kabinet pada umumnya di bawah kendali partai politik sehingga kabinet yang berkuasa didominasi partai politik tertentu. Selama periode 1990 – 1999 terhadap tujuh kabinet yang memerintah. Kabinet Natsir berintikan Partai Masyumi dan didukung Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara partai Masyumi dan PNI. Kabinet Wilopo merupakan kabinet koalisi PNI dan Masyumi yang tidak bersemangat untuk bekerja sama. Kabinet Ali Sastroamijoyo I merupakan kabinet PNI yang mendapat dukungan dari NU dan partai-partai kecil. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet Masyumi yang didukung oleh PSI dan NU. Kabinet Ali Sastroamijoyo II merupakan kabinet koalisi PNI Masyumi dan NU. Kabinet Djuanda merupakan kabinet nonpartai tetapi dalam praktiknya merupakan kabinet koalisi PNI dan NU. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 97 Kabinet-kabinet tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun anggota-anggota DPR tentu saja mendengar suara partainya. Di dalam susunan DPR ada beberapa fraksi yang anggotanya berasal dari Masyumi dan PNI yang di antara keduanya hampir selalu terdapat ketidakserasian. Apalagi dalam kedua partai itu terdapat kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Kondisi parlemen seperti ini memengaruhi kabinet yang berkuasa. Hal ini dapat kita ketahui dari mosi tidak percaya Hadikusumo dari PNI yang akhirnya menjatuhkan Kabinet Natsir. Selain itu partai-partai politik yang berperan dalam pemerintahan tersebut dibentuk oleh para politisi sipil dan menekankan pada

BATIK PEMERINTAHAN INDONESIA 17 SEPTEMBER 1963

Rp ,-

Informasi dan Pemesanan :

0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Hubungi kami dengan Chat WA









Hubungi kami dengan Chat WA




Hubungi kami dengan Chat WA




Katalog Motif Kain Batik


Katalog Motif Seragam Batik


Katalog Motif Jarik


Hubungi kami dengan Chat WA