Batik menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia karena setiap warga negara | Kayamara Konveksi | 085647595948 Seragam, Kaos, Tas, Masker, APD
0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Batik menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia karena setiap warga negara

Selanjutnya pada tanggal 16 April 1955 panitia Pemilu mengumumkan bahwa Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. KAIN BATIK DI BANDUNG KAIN BATIK DAN TENUN (iklan) Menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia karena setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam politik diantaranya mengkritik pemerintah menyuarakan pendapat dan mendirikan partai politik. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu luas karena wewenang pemerintahan dipegang oleh partai yang berkuasa. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. 2. Pemilihan Umum I Tahun 1955 Pemilihan umum sebenarnya telah dirintis pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Namun karena usia kabinet ini tidak bertahan lama maka dilanjutkan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan Pemilu maka pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum. Panitia ini diketuai oleh Hadikusuma dari PNI. Selanjutnya pada tanggal 16 April 1955 panitia Pemilu mengumumkan bahwa Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam pelaksanaan Pemilu tersebut. a. Tanggal 29 September 1955 Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Hasil Pemilu I ini ternyata Pemilu I ini menghasilkan komposisi anggota DPR berikut ini. 1) Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi. 2) PNI memperoleh 58 wakil/kursi. 3) NU memperoleh 47 wakil/kursi. 4) PKI memperoleh 32 wakil/kursi. 5) Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing¬ masing kurang dari 12. Anggota DPR hasil Pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. b. Tanggal 15 Desember 1955 Pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota dewan konstituante yang akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota dewan konstituante. 1) PNI memperoleh 119 kursi. 2) Masyumi memperoleh 112 kursi. 3) NU memperoleh 91 kursi. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 85 4) PKI memperoleh 80 kursi. 5) Partai lainnya memperebutkan 118 kursi. Meskipun Pemilu I telah terlaksana dengan baik dan berhasil menentukan anggota DPR dan dewan konstituante namun ternyata mereka tidak mampu (a) (b) (c) (d) (e) menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan partai-partai politik yang lebih memen¬tingkan kelompoknya daripada ke¬ (f) (g) (h) (i) pentingan atau aspirasi rakyat akibat-nya muncul pergolakan di daerah-daerah yang mengakibatkan stabilitas politik menjadi terganggu. Oleh karena itu dengan alasan untuk menyelamatkan negara pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan konsepsi yaitu Konsepsi Presiden yang diantaranya berisi dibentuknya Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional (yang kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung) yang bertindak sebagai penasihat presiden. Suhu politik semakin hangat dan kondisi dalam negeri semakin labil. Hal tersebut diperparah dengan munculnya gerakan-gerakan sparatis di daerah¬daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat seperti berdirinya Dewan Banteng (Sumatra Tengah) Dewan Gajah (Sumatra Utara) Dewan Garuda (Sumatra Selatan) Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan) dan Dewan Manguni (Sulawesi Utara). KAIN BATIK DENGAN MOTIF GEOMETRIS MENGGUNAKAN BENTUK APA (iklan) Kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar baru mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 3. Kehidupan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 kondisi perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB seperti beban utang luar negeri sebesar Rp1 5 M dan utang dalam negeri Rp2 8 M. Beban itu ditambah dengan adanya struktur ekonomi yang diwarisi bangsa Indonesia berat sebelah. Ekspor Indonesia masih tergantung pada industri hasil perkebunan. Pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan usaha di bidang perdagangan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah yaitu untuk merangsang ekspor. Sejak diadakannya kebijakan ekonomi oleh pemerintah perekonomian di Indonesia bukannya semakin membaik bahkan sebaliknya semakin memburuk. Memburuknya perekonomian di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Penerimaan pemerintah semakin berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia tidak memiliki barang¬barang ekspor lainnya kecuali hasil perkebunan. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik dalam negeri. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada untuk peningkatan pendapatan nasional. Adanya kelemahan pemerintah yaitu politik keuangan nasional tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda. Untuk mengatasi keadaan perekonomian Indonesia yang tidak menentu tersebut pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara. Kebijaksanaan moneter yang telah ada ditinjau kembali dan pada akhir tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasi. Usaha pemerintah selanjutnya adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan. Sejak tahun 1952 rencana anggaran belanja negara mulai dimintakan persetujuan DPR. Hal ini disebabkan mulai tahun 1952 sampai 1958 terjadi peningkatan defisit anggaran. Karena defisit ini maka ada kecenderungan untuk mencetak uang baru. Akibatnya terjadi inflasi yang akan mengancam perekonomian Indonesia. Adanya defisit yang terus-menerus mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk mengatasi perekonomian Indonesia. Berikut ini beberapa kebijaksanaan yang diambil pemerintah untuk mengatasi perekonomian Indonesia. Pada masa Kabinet Natsir kebijaksanaan yang ditempuh adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan nama Rencana Sumitro. Sumitro berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha pribumi yang pada umumnya bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu baik dalam bentuk bimbingan konkret atau dengan bantuan pemberian kredit. Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956 – 1961). KAIN BATIK DAYAK KAIN BATIK E KAIN BATIK ENCIM (iklan) Kemerosotan perekonomian terjadinya inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh instabilitas politik di mana masa kerja masing¬masing kabinet terlalu singkat dan program kerjanya selalu berubah-ubah. Bab 4 Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan (1950 – 1966) 87 C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan umum tahun 1955 telah berhasil membentuk DPR dan dewan konstituante. Dewan konstituante yang telah dibentuk dipersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dewan konstituante itu mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Sidang tersebut dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung disertai harapan konstituante dapat menyelesaikan tugasnya dalam tempo yang singkat. Apakah Dewan Konstituante dapat menjalankan amanat rakyat dengan membentuk konstitusi baru? Pada kenyataannya sampai tahun 1959 konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD baru. Justru di setiap sidang selalu diwarnai oleh perdebatan yang berkepanjangan. Akibatnya hasil sidang konstituante sangat sukar diharapkan dapat terselesaikan. Oleh karena itu pemerintah menyampaikan kepada konstituante untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI. Dalam konstituante muncul perdebatan mengenai paham kenegaraan yang akan digunakan. Sebagian menginginkan digunakan Pancasila sebagaimana tercantum dalam naskah Piagam Djakarta dan sebagian yang lain menginginkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam perdebatan itu tidak ditemukan jalan keluar karena kedua pihak tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing sehingga sidang konstituante selalu mengalami kegagalan. Keadaan seperti ini semakin menggoncangkan situasi politik Indonesia yang sudah semakin buruk dan kacau. Selain itu gerakan-gerakan sparatisme di daerah-daerah semakin memper-lihatkan gejolaknya. Daerah-daerah tidak lagi mau mengakui pemerintah pusat bahkan mereka membentuk pemerintah sendiri seperti PRRI dan Permesta. Kegagalan konstituante dalam melaksanakan sidangnya untuk menyusun UUD baru menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutan konstitusional. Untuk mengatasi kemacetan konstituante maka pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Menanggapi usul Presiden Soekarno tersebut maka pada tanggal 30 Mei 1959 konstituante mengadakan sidang pemungutan suara. Hasil pemungutan suara mayoritas anggota konsti¬ tuante menginginkan kembali berlakunya UUD 1945. Namun jumlah suara tidak mencapai kuorum karena banyak anggota konstituante yang tidak hadir. Pemungutan suara dilakukan kembali pada tanggal 2 Juni 1959 tetapi mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kuorum. Untuk itu maka mulai tanggal 3 Mei 1959 konstituante mengadakan reses (istirahat) dan ternyata untuk selama-lamanya. Kemacetan dewan konstituante untuk menyusun UUD negara yang baru juga ditanggapi oleh pihak militer (terutama Angkatan Darat). Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara kepala staf AD Letjen. A.H. Nasution mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik mulai tanggal 3 Juni 1959. Larangan itu dikeluarkan atas nama pemerintah/Peperpu (Penguasa Perang Pusat). Larangan itu diikuti oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan suatu dekrit. Dekrit tersebut berakibat pembubaran konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. 2. Pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kegagalan konstituante untuk menyusun UUD baru dan adanya masa reses konstituante yang tidak ada batasnya serta keadaan negara yang semakin kacau mendorong Presiden Soekarno melakukan tindakan inkonstitusional yaitu mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit presiden tersebut diumumkan oleh Presiden Soekarno pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini isi pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pembubaran konstituante. Berlakunya kembali UUD 1945. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dekrit presiden tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak terutama dari seluruh rakyat yang sudah sangat jenuh dengan kemandekan nasional korupsi dan tertundanya pembangunan. Kepala staf AD mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekrit tersebut. Mahkamah Agung juga membenarkan dekrit presiden tersebut. Bahkan DPR hasil pemilu I dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka berakhirlah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia yang berdasarkan UUDS 1950.

Batik menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia karena setiap warga negara

Rp ,-

Informasi dan Pemesanan :

0271-8202839
085647595948
WA / SMS / TELEGRAM

Hubungi kami dengan Chat WA









Hubungi kami dengan Chat WA




Hubungi kami dengan Chat WA




Katalog Motif Kain Batik


Katalog Motif Seragam Batik


Katalog Motif Jarik


Hubungi kami dengan Chat WA